Sanitasi menduduki prioritas utama bersama dengan akses air minum, dan permukiman kumuh. Ketiganya berpadu dalam program yang lazim disebut dengan 100-0-100. Program ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk mencapai target Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 melalui program 100-0-100 yakni target 100 persen akses air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
"Kalau sanitasi itu sama dengan air minum, 100-0-100, 100 untuk air minum, 0 untuk permukiman kumuh, 100 untuk sanitasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Upaya peningkatan cakupan pelayanan sanitasi pun terus digalakkan. Hingga 2014 terjadi peningkatan persentase cakupan pelayanan air limbah menjadi 60,9 persen dengan jumlah jiwa terlayani sebanyak 147 juta jiwa.
Selanjutnya juga telah terbangun sarana dan prasarana sanitasi (sampah dan drainase) pada lebih dari 428 kabupaten/kota dan 2.352 kawasan. Dengan demikian sampai 2014 telah terbangun sebanyak 2.706 kawasan.
Meski demikian, saat ini, belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak. Karena masih ada sekitar 70 juta jiwa penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan.
"Saat ini, cakupan layanan sanitasi nasional masih rendah yaitu sekitar 59,7 persen," ucapnya.
Untuk misi 100-0-100 itulah, Kementerian PUPR meluncurkan program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Program ini berada di bawah Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program Sanimas menyasar kawasan perdesaan dan perkotaan.
Beberapa kegiatan pembangunan Sanimas di antaranya seperti pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR).
Pembangunan Sanimas tersebut diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sementara program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) akan mengurangi jumlah sampah yang masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meningkatkan nilai guna sampah dan membantu program zero waste di permukiman.
"Di Kementerian PUPR itu ada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Kita programnya itu adalah Sanimas untuk sanitasi komunal maupun di perkotaan sebagai sentral sanitation unit. Itu juga yang kita kembangkan, kita bangun, khususnya Sanimas. Supaya kawasan-kawasan perdesaan yang belum familier dengan sanitasi, kita buatkan MCK, kita bikinkan sanitasinya," tutur Menteri Basuki.
Kementerian PUPR dalam periode 2015-2019 akan membangun Sanimas ada di 94.454 dan ditargetkan selesai pada 2017, kemudian pembangunan TPS-3R di 5.279 lokasi. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Sanimas mencapai Rp1,9 triliun, sedangkan untuk TPS-3R dibutuhkan anggaran Rp1 triliun.
Tahun ini, akan dibangun Sanimas di 753 lokasi dan TPS-3R di 180 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya di Jakarta, Sanimas dilakukan dengan membangun 44 IPAL Komunal dengan total anggaran sebesar Rp 18,7 miliar.
Dalam pembangunan Sanimas dan TPS-3R, masyarakat berperan langsung dalam pembangunannya, sementara pemerintah memfasilitasi serta memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan.
Akan tetapi program itu belum bisa disebut berhasil apabila tidak disertai dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat pun masih rendah. Faktor prasarana bukan hanya yang menjadi kunci dalam keberhasilan program Sanimas tetapi juga kesadaran dan kemauan dari masyarakat. Itulah alasan faktor edukasi juga tak kalah penting.
"Itu bukan hanya prasarananya, yang lebih penting adalah edukasinya kepada masyarakat untuk memanfaatkan MCK (mandi, cuci, kakus) dan prasarananya," ucap Menteri Basuki. (RO/OL-4)
Sumber : Media Indonesia
