Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun tidak berdiam diri dengan hal itu. Kementerian PUPR merespons dengan dukungan penuh untuk membangun prasarana wilayah terkait.
"Kami ditugaskan untuk mendukung prasarananya," terang Menteri PUPR Basuki Hadimudjono di Jakarta, belum lama ini.
Khusus Raja Ampat, Kementerian PUPR telah mencanangkan beberapa program, antara lain upaya perbaikan Pelabuhan Waisai di Pulau Waigeo Kabupaten Raja Ampat Papua. Sebab, pelabuhan tersebut berfungsi sebagai pintu masuk ke destinasi wisata unggulan Indonesia. Jadi selayaknya harus bisa mewakili Indonesia di mata wisatawan lokal maupun asing.
"Kita lihat seperti Pelabuhan Waisai sebagai pintu masuk ke Raja Ampat. Karena ini menjadi prioritas destinasi tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Saya pikir kita perlu merehab, meningkatkan performa dari Waisai ini," ujar Basuki.
Tak berhenti dengan hanya menggarap pintu masuk, kawasan wisata pun menjadi target berikutnya. Kawasan Pianemo misalnya, Menteri PUPR yang sempat menyambangi kawasan tersebut juga menyatakan keindahan pemandangan alam di puncak pulau tersebut. Apalagi ketika melihat hilir-mudik pengunjung yang tak henti.
"Kemudian yang kedua, Painemo, itu kawasan yang bagus. Kita lihat tadi pengunjungnya pun tidak berhenti. Kita datang ada yang pulang. Kita pulang ada yang datang," lanjutnya.
Menteri PUPR juga tidak ketinggalan untuk mendaki pulau yang berkontur mirip bukit karang. Tangga sempit berbahan kayu terasa menantang dengan derajat kemiringan yang cukup curam. Tangga itu mau tidak mau harus dilalui untuk bisa sampai ke gardu pandang di puncak bukit. Sebab tangga setapak yang menjadi satu-satunya jalan menuju puncak. Tampak sesekali, Menteri PUPR melayangkan pandang ke sekitar, sembari melepas pegal di kaki tentunya. Sebab, medan yang lumayan berat itu cukup membuat kaki untuk meminta waktu jeda barang sejenak. Sesampai di Puncak Piainemo, ia tampak begitu menikmati pemandangan dan suasana.
Tak hanya tangga setapak yang menjadi perhatian, melainkan juga gardu pandang di puncak bukit. Sebab, menurutnya, lokasi itu terlalu sempit untuk pengunjunga. Padahal beranda pandang itu yang menjadi tujuan wisatawan. Sebab di sana, pengunjung bisa menikmati pemandangan gugusan pulau kecil segilima serta birunya laut yang berpantul cahaya matahari.
"Dan yang penting juga yang point of view tadi masih terlalu sempit untuk pengunjung. Jadi saya kira perlu dilebarkan," tegasnya.
Usai menapaki tangga sempit menuju puncak pulau Piainemo, Menteri PUPR rupanya merasakan hal yang selama ini banyak juga dibincangkan oleh pengunjung, bahkan dikeluhkan, yakni masalah toilet. Sebab, tidak satu pun ditemui toilet di kawasan itu.
"Saya kira di sana masih perlu dikembangkan seperti misalnya, penyediaan toiletnya. Tadi sama sekali tidak ada toiletnya. Padahal orang naik ketinggian itu, turunnya juga mungkin dan pasti ada yang membutuhkan fasilitas toilet itu," katanya.
Tepat di bibir tangga menuju ke atas, terdapat beberapa lapak penduduk sekitar yang menjual hasil alam mereka, dari mulai kelapa muda sampai ke kepiting kelapa. Menteri PUPR juga sempat meninjau kawasan tersebut. Maklumlah, lokasi dagang mereka berhimpit dan berbagi ruang dengan tambatan kapal pengunjung.
"Termasuk juga tempat penjualan masyarakat tadi. Itu sangat sempit dan itu perlu dikembangkan," tegas Basuki.
Konektivitas di Pulau Waigeo juga mendapat perhatian dari Menteri PUPR kala kunjungan kerjanya itu. Menurutnya, Pulau Waigeo, sebagai salah satu pulau terbesar di Raja Ampat sangat membutuhkan konektivitas.
Itulah alasan dari program Jalan Lingkar Raja Ampat, sekaligus untuk mendukung program KSPN Raja Ampat. Saat ini, dari 341 km jalan nasional sebagai jalan lingkar, baru sekitar 140 km yang sudah berhasil ditembus. 25 KM yang sudah mulus diaspal dari 140 km.
"Jadi 140 km yang tembus baru 25 km yang menurut saya layak sebagai jalan nasional," tegasnya.
Gayung bersambut. Sebab dalam Rencana Strategis 2014-2019, Kementerian PUPR juga telah menetapkan program pengembangan wilayah yang dibagi menurut wilayah pulau ataupun kepulauan. Semua itu dilakukan untuk memudahkan pengelolaan masing-masing wilayah, mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia.
Pengembangan wilayah dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). dalam pembagian itu, terdapat 7 WPS, yakni Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, serta Pulau Sulawesi.
Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional. Seperti pengembangan Kawasan Srategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) di antaranya di Pulau Sumatra (KSPNP Danau Toba); Pulau Jawa (KSPNP Kepulauan Seribu, Kota Tua-Sunda Kelapa, Borobudur, dan Bromo-Tengger-Semeru); Pulau Bali-Nusa Tenggara (KSPNP Kintamani-Danau Batur, Menjangan-Pemuteran, Kuta-Sanur-Nusa Dua, Rinjani, Pulau Komodo, dan Ende-Kelimutu); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja, Bunaken, dan Wakatobi); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat). (RO/OL-4)
Sumber : Media Indonesia
